JAKARTA, Politeknik Tempo — Ruang Opini Lantai 7 Politeknik Tempo, Jakarta, menjadi saksi lahirnya tiga karya audio-visual yang memotret realitas sosial, budaya, hingga isu kemanusiaan di Indonesia. Tiga tim produksi meluncurkan film dokumenter mereka dalam rangkaian pemutaran dan konferensi pers pada Kamis, 2 Juli 2026.
Karya-karya ini tidak sekadar menjadi proyek sinema, melainkan medium kritik terhadap kebijakan pemerintah, normalisasi kekerasan seksual di ekosistem seni, hingga alarm pengingat atas mandeknya penyelesaian kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di masa lalu.
Dilema Larangan Ondel-ondel: Perut Lapang vs Tertib Jalanan
Pada segmen pertama, tim produksi Purnama Production House berkolaborasi dengan Key One Company sebagai penyelenggara konferensi pers menyoroti polemik regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait larangan operasional ondel-ondel jalanan. Melalui film dokumenter bertajuk Antara Panggung dan Jalanan, mereka memotret benturan keras antara penegakan aturan dan urusan isi perut para pengamen yang menggantungkan hidup dari ikon budaya Betawi tersebut.
Sutradara dokumenter, Rafly Ramadan, mengungkapkan bahwa riset lapangan menemukan adanya pergeseran motif. Banyak pengemis konvensional kini beralih menggunakan atribut ondel-ondel demi memantik simpati publik agar penghasilan mereka meningkat.
“Para pengamen ini menyadari kalau mengemis biasa kurang menarik bagi masyarakat. Mereka mencari cara agar orang-orang sadar dan memberi uang,” ujar Rafly dalam sesi diskusi di Jakarta. Meski medianya memicu perdebatan hukum, Rafly melihat ada dimensi pelestarian budaya yang diadopsi para pelaku jalanan tersebut.
Menjaga objektivitas menjadi tantangan tersendiri. Penulis naskah, Annisha Nursyifa, menegaskan bahwa film ini merangkum suara dari kedua pihak yang berseteru. “Kami mengambil opini dari berbagai sisi, baik dari pihak pengamen maupun kedinasan dan Satpol PP yang bertugas menertibkan. Jadi tidak ada maksud menyudutkan salah satu pihak,” kata Annisha.
Sebagai langkah konkret, data riil mengenai pengangguran yang disajikan dalam film ini akan diserahkan kepada Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Kepala Bidang Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Rusmanto, dikabarkan telah meminta salinan karya tersebut untuk dikaji sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Wiraga Jiwa: Gugatan atas Normalisasi Pelecehan Penari Tradisional
Beralih ke isu gender dan seni pertunjukan, Tim Produksi Wali Songo berkolaborasi dengan Terrafolk Creative sebagai penyelenggara konferensi pers memperkenalkan dokumenter berjudul Wiraga Jiwa: Gincu, Gerak, Gugat. Film ini dengan berani membongkar tabu mengenai pelecehan seksual yang masih kerap dialami para penari tradisional perempuan di Indonesia.
Produser film, Aisha Jingga Kinaya, merinci bahwa judul tersebut merupakan representasi identitas sekaligus kritik. “Gincu” melambangkan riasan, “Gerak” melambangkan ekspresi seni, dan “Gugat” adalah simbol tuntutan hak rasa aman penari yang kerap diabaikan publik karena mereka kerap dicap sekadar objek hiburan.
“Saat ini penari masih dianggap sebagai hiburan semata, padahal penari itu menggaungkan banyak hal tentang tradisional, kesenian budaya yang harus dilestarikan,” tutur Aisha.
Asisten Sutradara, Tobias Nathaniel, menyoroti minimnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal yang berkelindan dengan langgengnya budaya patriarki. Hal ini memicu normalisasi pelecehan di lingkungan kerja seni. Riset tim ini dipicu oleh salah satu kasus riil, yakni dugaan pelecehan terhadap penari Jathil Ponorogo.
Kendati sempat terhambat oleh terbatasnya data penelitian dan narasi tidak akurat di lapangan, tim berharap dokumenter ini bisa mendobrak stigma buruk sosial. “Harapannya, film dokumenter ini bisa mengubah perspektif masyarakat tentang saweran dan anggapan bahwa penari hanya sebagai hiburan. Tolong lindungi ruang aman untuk perempuan,” tegas Aisha.
Antara Ingatan dan Pengabaian: Menolak Lupa Aksi Kamisan
Isu kemanusiaan dan memori kolektif menjadi penutup dari rangkaian peluncuran dokumenter ini. Kolaborasi Pinnacle Agency dengan rumah produksi V.O.I.D House melahirkan film Antara Ingatan dan Pengabaian yang mengangkat esensi mendalam dari gerakan Aksi Kamisan.
Film ini diposisikan sebagai ruang refleksi publik terhadap berbagai pelanggaran HAM berat yang belum kunjung diselesaikan oleh negara. Melalui dokumenter ini, tim produksi mengusung pesan kuat: “Lupa adalah kekerasan kedua”. Sebuah jargon yang mengingatkan bahwa mengabaikan sejarah kelam sama saja dengan melanggengkan ketidakadilan.
Peneliti film, Abdul Malik Hanif Ibrahim, mematangkan tema ini melalui proses riset yang panjang, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan akademisi dari Universitas Indonesia.
Melalui film ini, tim produksi menekankan bahwa Aksi Kamisan yang rutin digelar di depan Istana Negara bukan sekadar ritus mingguan. Ia adalah simbol keteguhan perjuangan korban dan keluarga korban dalam menuntut keadilan.
Pinnacle Agency dan V.O.I.D House berharap karya ini dapat memperluas ruang dialog publik, mengedukasi generasi muda, serta mendorong kepedulian nyata masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan penegakan hukum di Indonesia.
Usman Abubakar Zaelany
